Saat jemaat GKI Yasmin memulai peribadatan Minggu di ruang-ruang publik, dimulai dengan
ibadah Minggu yang dilaksanakan di trotoar persis di depan tembok bangunan gereja GKI di
Taman Yasmin, yang kemudian terus bergeser-geser sesuai dengan dimana polisi dan/atau kelompok intoleran menghadang jemaat GKI Yasmin yang hendak masuk dan beribadah
di dalam bangunan gerejanya sendiri yang sah, rasanya kami tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan berkepanjangan hingga tujuh tahun seperti ini; dimana bahkan kini, sejak Februari 2012, jemaat GKI Yasmin harus beribadah setiap dua minggu sekali diseberang Istana Merdeka Jakarta bersama Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia yang mengalami diskriminasi yang sama, menempuh perjalanan berpuluh kilometer dari Bogor dan Bekasi, membawa semua perlengkapan ibadah, hanya untuk
melakukan peribadatan Minggu, yang bagi jemaat kedua gereja, harus dilakukan di bawah terik matahari atau guyuran hujan lebat.

Tentu, tak ada yang nikmat beribadah di bawah terik matahari Jakarta. Tak juga ada keriaan ketika ibadah dilaksanakan di bawah guyuran hujan lebat yang ditumpahkan oleh langit yang menghitam. Tak ada keheningan di seberang Istana Merdeka Jakarta, yang ada adalah suara deru beragam kendaraan ditingkahi bunyi klakson kendaraan-kendaraan yang ingin memacu diri dan meminta yang lain menepi. Belum lagi entah berapa puluh pasang mata menatap kami yang bernyanyi dan menaikkan doa, dengan pandangan aneh seakan kami adalah tontotan setara sirkus keliling yang sedang manggung di kota.

Lalu, mengapa bertahan? Mengapa tidak relokasi saja seperti yang dimaui kelompok yang menolak keberadaan GKI Yasmin di Taman Yasmin? Begitulah pertanyaan banyak orang
dalam rentang tujuh tahun ini. Tak mudah menjawab pertanyaan ini, namun beberapa hal ini dapat menjadi jawaban atas kukuhnya kami bertahan melawan ketidakadilan ini.

Kepentingan yang diperjuangkan dalam kasus GKI Yasmin adalah lebih besar daripada sekedar kepentingan gereja GKI membuka kembali gerejanya di Taman Yasmin. Kepentingan yang diperjuangkan di sini adalah untuk memastikan bahwa negara akan selalu melindungi hak konstitusional warga negaranya dalam beragama, berkeyakinan dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Jika GKI Yasmin yang adalah sebuah gereja yang dibangun dengan memiliki perizinan yang lengkap saja dapat ditutup sekedar karena penutupan itu menjadi kehendak kelompok yang merasa mayoritas, apa jadinya rumah-rumah ibadah lainnya di daerah lain di Indonesia yang baru dalam tahap mengurus perizinan yang dipersyaratkan?

Kasus GKI Yasmin adalah contoh benderang bagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bahkan telah sampai di tingkat tertinggi yaitu Mahkamah Agung, dapat dengan mudah diabaikan pemerintah daerah. Jika pembangkangan hukum pemerintah daerah ini didiamkan dan GKI Yasmin menuruti begitu saja tekanan untuk menganggap kasus ini selesai, apalah lagi arti bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung supremasi hukum? Bertahan beribadah di seberang Istana adalah bagian dari perjuangan mempertahankan bahwa hukum di Republik Indonesia akan tetap dipatuhi, bahkan ketika putusan hukum tersebut bertentangan dengan apa yang dimaui kelompok yang mengatasnamakan kelompok mayoritas; dan bahwa pemerintah daerah adalah bagian
dari pemerintahan Republik Indonesia yang harus tunduk dengan putusan lembaga peradilan
tertinggi, dan bukan justru mempertontonkan bahwa seakan pemerintah daerah adalah raja-raja kecil yang dapat mengabaikan putusan hukum nasional.

Relokasi, yang coba didesakkan oleh beberapa pihak, adalah sebuah tawaran jalan keluar dari kasus GKI Yasmin yang justru makin merobek persatuan Indonesia. Relokasi justru adalah sebuah tindakan yang akan makin mengkotak-kotakkan masyarakat Indonesia, terpisah-pisah berdasarkan agamanya: bahwa sebuah rumah ibadah dari kelompok
masyarakat yang dianggap minoritas akan dilarang didirikan di lokasi dimana mayoritas masyarakatnya beragama yang berbeda dengan agama dari kelompok masyarakat yang membutuhkan rumah ibadah tertentu. Dengan cara berpikir seperti ini, maka gereja atau pura akan dilarang didirikan di Jawa Barat yang mayoritas penduduknya Islam, dan masjid akan dilarang didirikan di Manado yang mayoritasnya Kristen, atau Bali yang mayoritasnya Hindu.

Dengan sedikitnya tiga alasan di atas itulah, jemaat GKI Yasmin memilih bertahan dalam doa dan perjuangannya. Bersama dengan kelompok lintas iman di Indonesia, panas, hujan, rasa lelah, diabaikan, demi sebuah kepentingan yang lebih besar daripada sekedar kepentingan adanya gedung gereja semata di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor.

Kami bertahan karena kami ingin memelihara negeri ini sebagai rumah bersama bagi semua, dimana semua warga negaranya, tanpa kecuali, akan terus dapat beragama, berkeyakinan
dan beribadah, dengan aman dan merdeka. Kami juga bertahan, karena ada sekian banyak tangan dari orang-orang berbeda keyakinan dan agama, yang diulurkan kepada kami, memberikan tepukan lembut di punggung setiap jemaat seraya berkata: “Kami bersamamu.”  ( Bona Sigalingging )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here